Rabu, 16 November 2011

SISTEM PEMERINTAHAN




Kelemahan dari sistem pemerintahan indonesia


Pertama - tama harus mengetahu apa itu sistem pemerintahan 

> Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional.
> Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Pengelompokkan system pemerintahan:

å system pemerintahan Presidensial
merupakan system pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

Ciri-ciri system pemerintahan Presidensial:
1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.
3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.
4. eksekutif dipilih melalui pemilu.

å system pemerintahan parlementer
merupakan suatu system pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

Ciri-ciri dan syarat system pemerintahan Parlementer:
1. Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.
3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

å system pemerintah campuran
dalam system pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari system pemerintahan Presidensial dan system pemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.



Pelaksanaan sistem pemerintahan

å  Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Tahun 1945 – 1949
Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:
1.                  Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
2.                  Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.

Tahun 1949 – 1950
Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

Tahun 1950 – 1959
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:
1.                  presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
2.                  Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
3.                  Presiden berhak membubarkan DPR.
4.                  Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.

Tahun 1966 – 1998
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.
Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.


å Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen:
 Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
 DPR sebagai pembuat UU.
 Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
 DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
 MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
 BPK pengaudit keuangan.



åSistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002)
 MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
 Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih
   oleh rakyat.
 Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
 Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
 Kekuasaan Legislatif lebih dominan.



Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan kelemahan dari sistem pemerintahan di indonesia :


å Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
 Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di
   tangan Presiden.
 Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.
 Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
 Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.


                             
SARAN ATAU SOLUSI MASALAH
Seharusnya lembaga pemerintahan lain dapat melakukan musyawarah dengan presiden sehingga presiden tidak terlalu otoriter dalam memimpin, mengambil keputusan dan menjalankan pemerintahanya.
- Pada saat pergantian pejabat baru oleh presiden melalui hak perogratifnya. Pejabat yang digantikan seharusnya membuat data atau resume mengenai hal-hal apa saja yang telah atau belum terlaksana dimasa jabatanya, sehingga penjabat baru dapat meneruskan program kerja yang belum terlaksana.
- Rakyat seharusnya lebih diikutserakan dalam pengawasan pemerintahan agar rakyat dapat mengetahui apa yang sebenernya dihadapi oleh pemerintahan, dan bahkan rakyat pun dapat diikutsertakan dalam musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah.
- Sama seperti point ke-3, rakyat seharusnya diikutsertakan dalam perumusan kebijakan--kebijakan, terutama yang menyangkut politik tetapi tentu tidak melebihi kapaitas sebagai rakyat.



referensi :
http://witantra.wordpress.com/2008/05/30/sistem-pemerintahan/


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar